Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengkritik banyaknya program yang disusun di desa dan daerah masih didasarkan pada keinginan segelintir orang. Mestinya, kata dia, pola pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan.
"Ini satu masalah sendiri yang harus kita rombak untuk percepatan pembangunan di semua bidang," kata Menteri Halim saat menjadi narasumber Webinar bertajuk "Kampus Mbangun Desa," yang dihelat Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, akhir pekan lalu.
Berangkat dari persoalan itu, Kementerian Desa PDTT merumuskan sistem pembangunan berkelanjutan. Sistem ini biasa disebut SDGs Desa. Perumusan SDGs bertujuan agar dana desa tidak lagi asal digunakan tanpa memperhatikan kebutuhan warga desa.
Baca juga: Pujian PBB untuk Menteri Halim
Melalui SDGs Desa tersebut, kepala desa cukup memilih salah satu dari 18 poin SDGs Desa. Poin itu nanti, kata dia, bisa dijadikan prioritas pembangunan selama kepemimpinannya berdasarkan kebutuhan warga desa.
Gus Menteri menuturkan, saat ini sedang berlangsung pemutaakhiran data berbasis SDGs Desa yang dilakukan kepala desa dibantu para pendamping desa. Harapannya, semua program dapat mengacu pada data yang berbasis RT dan RW tersebut. "Targetnya tahun ini 56.000 desa bisa masuk pemuktahiran data kita,” kata dia.
Baca juga: Kepala desa bakal diberi sanksi
Menurut Halim, saat ini sudah ada desa yang dipraktikkan di sejumlah desa. Misalnya Bondowoso, Bojonegoro, Cilacap, dan Temanggung. Dari hasil evaluasi Kementerian Desa, praktik itu telah berhasil menekan angka kelaparan serta meningkatkan pilar kesehatan serta kesehateraan.
