Pembangunan desa ke depan akan mengacu pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan desa atau kerap disebut SGDs Desa. SDGs Desa diyakini berkontribusi 74 persen atas pencapaian SDGs nasional.
"Kami melokalkan SDGs global ke dalam konteks desa, agar memudahkan kampanye, implementasi di lapangan, dan pengorganisasian dari pusat ke desa," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abul Halim Iskandar saat menjadi pembicara dalam Dialog Panel dengan tema Kolaborasi antar Sektoral untuk mendukung Kemajuan Digital menuju SDGs yang diselenggarakan The International Telecommunication Union (ITU) secara virtual, Senin (2/11/2020).
SDGs desa disusun berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan nasional.
SDGs desa akan mulai diimplementasikan pada 2021. SDGs desa ini tertuang dalam Permendesa PDTT No 13/2020 tentang prioritas penggunaan dana desa 2021.
18 tujuan SDGs desa itu adalah:
1. Desa Tanpa Kemiskinan
2. Desa Tanpa Kelaparan
3. Desa Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Desa Berkualitas
5. Keterlibatan Perempuan Desa
6. Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi
7. Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan
8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata
9. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan
10. Desa Tanpa Kesenjangan
11. Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman 12. Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan
13. Tanggap Perubahan Iklim
14. Desa Peduli Lingkungan Laut
15. Desa Peduli Lingkungan Darat
16. Desa Damai Berkeadilan
17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa
18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.
Keistimewan SDGs desa terletak pada butir ke-18. Di mana desa diwajibkan pembangunan di desa harus berlandasan pada kebudayaan lokal atau kearifan lokal yang ada di desa itu.
Sementara untuk mewujudkan desa digital, desa bisa melakukan kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional.
Selain unsur kerja sama, desa digital juga ditargetkan tersedianya jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi, informasi kondisi sosial dan ekonomi desa dapat diakses publik.
Desa digital juga punya target tersedianya data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa, serta tersedianya data SDGs Desa setiap tahun. Halim berharap rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Desa di atas 12 persen per tahun.
Saat ini ada 233 desa yang menjadi contoh desa digital di Indonesia. Salah satunya Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Desa Panggungharjo, kata Halim, saat ini tengah mengembangkan platform android pasardesa.id sebagai market place lokal, sehingga tetap menjaga jarak pedagang dan pembeli. Omset pasardesa.id dalam 7 bulan antara 13 April-28 Oktober 2020 mencapai Rp 1,7 miliar.
Dalam kesempatan itu Halim juga memaparkan penggunaan dana desa. Kata dia hingga 1 November 2020 sebanyak Rp 3,17 triliun dana desa dibelanjakan untuk penanganan Covid-19. Dana itu di antaranya digunakan untuk pendirian Pos Relawan Desa Lawan Covid-19 di 56.436 desa yang merekrut relawan desa sebanyak 1.880.174 orang.
Relawan inilah yang kemudian mendata jumlah pemudik ke desa sebanyak 1.044.558 orang, dan warga rentan sakit sebanyak 119.860 orang. Relawan juga mendirikan tempat isolasi di 21.292 desa, yang memiliki jumlah tempat tidur 85.168 unit, dan telah digunakan ODP 191.61 orang.
Informasi seputar Covid-19 di desa juga telah disediakan dalam Sistem informasi pembangunan desa. Hingga saat ini, sistem ini mencatat kegiatan Desa Tanggap Covid-19 sampai level nasional. Monitoring ini diikuti dengan penanganan di lapangan pada desa-desa yang membutuhkan bantuan.
Menurut Halim, sistem monitoring ini sangat efektif menangani pandemi Covid-19. Kasus suspect dan terkonfirmasi Covid-19 di seluruh desa jauh lebih rendah daripada nasional.
Penyempurnaan sistem informasi desa yang kini terpadu dengan pencapaian SDGs Desa diuji coba pada November-Desember 2020. Layanan harian pemerintah desa, Bumdes, dan laporan harian pendamping desa akan mengisi big data desa.
"Ini menghasilkan informasi terkini desa-desa di Indonesia, sekaligus rekomendasi pencapaian SDGs Desa bagi masing-masing desa di Indonesia," ujar Halim.
Menurut Halim, kerja sama antarnegara untuk pencapaian desa digital sebaiknya juga mencakup pemenuhan infrastruktur desa digital, seperti jaringan internet, komputer, telepon seluler, dan alat-alat early warning system.
"Integrasi informasi SDGs Desa antarnegara dapat disusun untuk mempercepat peningkatan pengetahuan dan akurasi kebijakan pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat," kata Halim.
