Hingga 1 Juni 2020 ada 153 kabupaten/kota telah menyalurkan BLT Dana Desanya (BLT DD) 100 persen. Sementara sisanya, 144 daerah baru menyalurkan 75 hingga 92 persen, 45 daerah penyalurannya berkisar pada 50 hingga 74 persen, yang di bawah 50 persen ada 69 daerah, dan 24 daerah belum menyalurkan BLT DDnya.
"23 daerah berada di Papua dan satu di NTT karena memang meminta penundaan," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmgrasi Halim Iskandar usai melakukan inspeksi mendadak di empat kabupaten di Provinsi Banten, Selasa (2/6).
Sidak di Banten dilakukan karena di daerah ini ditemukan masih ada daerah yang penyaluran BLTnya masih berada di 20 persen. Selain Banten, lima daerah yang penyaluran masih di bawah 50 persen yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) 44 persen, Maluku 44 persen, Maluku Utara 42 persen, Papua 20 persen dan Papua Barat 44 persen.
Dari Sidak itu Halim menemukan banyak hasil sinkronisasi data tidak segera turun dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Camat. Juga keterlambatan masuknya Dana Desa ke rekening kas desa (RKDees) karena keterlambatan terbitnya Pergub soal alokasi dana desa.
"Padahal saat ini sudah ada PMK Nomor 50 tahun 2020 yang menyebut tidak butuh lagi Perbup untuk percepatan. Cukup laporkan kesiapan maka dikeluarkan dari KPPN," kata Halim dalam siaran persnya, Selasa (2/6/2020).
Fakta lainnya, kata Halim, ada permintaan dari provinsi maupun kabupaten agar penyaluran BLT DD dilakukan setelah Bantuan Sosial (Bansos) tingkat provinsi maupun Kabupaten turun.
Atas temuan itu, Halim meminta agar desa-desa yang sudah melakukan musyawarah desa khusus (Musdesus) untuk segera menyalurkan BLT DDnya. Setelah BLT DD disalurkan, ia meminta aparat desa melaporkan data-data penerima ke pemda.
"Biar mereka yang melakukan sinkronisai sehingga tidak tumpang tindih," katanya.
Halim menambahka, hingga 1 Juni 2020, Dana Desa yang sudah masuk ke RKDes mencapai Rp 23 triliun. Dari dana itu, Rp 1,4 triliun digunakan untuk Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Sedang Rp 2,654 triliun digunakan untuk program Desa Tanggap Covid-19. (FWH)
