Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahap I (periode April-Juni) telah rampung dilakukan. Pada penyaluran tahap I ini, pemerintah memberikan bantuan Rp 600 ribu perbulan atau Rp 1,8 juta untuk tiga bulan kepada keluarga penerima manfaat.
Mengutip situs kemendesa.go.id dan CNNIndonesia.com, terungkap:
1. Ada 74.865 desa yang telah menerima dana desa atau 99 persen dari total 74.953 desa di seluruh Indonesia.
2. Sebanyak 74.753 desa telah menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa melalui musdes khusus.
3. Sebanyak 72.599 desa atau 97 persen dari total 74.865 desa yang telah menerima dana desa telah menyalurkan BLT DD-nya.
"Kenapa tidak 100 persen? Karena masih ada beberapa desa yang secara administrasi tidak terselesaikan, masih diblokir oleh Kemendagri," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, Kamis (9/7/2020).
4. Total keluarga penerima manfaat (KPM) ada 7.742.176
5. KPM terdiri dari kalangan petani dan buruh tani sebanyak 88 persen dari total penerima. Sisanya, diberikan ke nelayan dan buruh nelayan 4 persen, pedagang serta pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 5 persen, dan buruh pabrik 1 persen.
6. Rincian lain dari KPM itu sebanyak 2.400.075 KPM merupakan perempuan yang menjadi kepala keluarga, 283.644 KPM yang punya anggota keluarga yang menderita penyakit kronis dan menahun, dan sisanya KPM yang kehilangan mata pencaharian di tengah pandemi virus corona atau covid-19.
7. Realisasi penyaluran BLT Dana Desa tahap I mencapai Rp 26,33 triliun. Jumlah itu setara 92,47 persen dari total pagu penyaluran tahap pertama sebesar Rp 28,47 triliun.
8. Kementerian Desa sulit melakukan pengawasan penggunaan BLT Dana Desa karena kewenangan pengawasan berada di Kementerian Dalam Negeri. Hal ini merujuk pada struktur, di mana desa merupakan unit wilayah terkecil dari pemerintah daerah.
"Kalau ditanya kami mengawasi bagaimana? Tidak bisa pendamping desa disuruh awasi, bisa 'dipentil', bisa dimusuhi sama Kepala Desa kalau pendamping mengawasi, tapi harus ada pengawasan," kata Halim seperti dilansir CNNIndonesia.com. (FJR)
