Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meminta jajarannya meninggalkan kebiasaan menunda dan menunggu agar semua program nasional pertumbuhan ekonomi surpulus di caturwulan pertama.
"Semua harus bekerja tepat dan bergerak cepat," kata Halim saat menghadiri Rapat Sinkronisasi Kementerian/Lembaga di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Cisarua, Rabu (17/3/2021).
Baca juga: Senjata senyam suku Dayak
Agar program itu terealisir, ia memerintahkan Sekretaris Jenderal kementeriannya untuk mengkoordinir seluruh jajarannya untuk fokus mengawal pemanfaatan dana desa.
Selain itu, ia juga meminta agar mempercepat penyaluran honor Tenaga Pendamping Profesional (TPP) untuk bulan Januari hingga Maret 2021.
"Tolong terhitung sejak malam ini, semua dilaporkan setiap hari langsung kepada saya sebagai Menteri Desa," ujar dia.
Perintah harian ini dikeluarkan setelah dirinya mengikuti rapat terbatas antara Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordiantor Ekonomi, Jaksa Agung beserta Presiden dan Wakil Presiden di Istana Negara.
Halim menyoroti jumlah penyaluran dana desa tahun ini yang masih sangat sedikit. Kata dia, pada tahun ini baru 33.255 desa dari 74.481 desa yang menerima dana desa. Jumlah ini tidak sampai setengan dari jumlah desa.
Baca juga: Ini tiga priortas penggunaan dana desa 2021
"Kedua, belum solidnya data pemanfaatan dana desa yang sudah salur sebesar Rp 6,4 triliun," kata Halim.
Selain itu, kata Halim, data soal pemanfaatan dana desa, bantuan langsung tunai, bantuan padat karya tunai, serta Desa Aman Covid-19 sampai saat ini belum terkonsolidir dengan baik.
"Saya akan secara berkala memonitor capaian kegiatan masing-masing unit kerja. Capaian yang riil dan terukur yang didukung data mikro," ujar dia dengan nada geram.
