Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membuat peta jalan (roadmap) pengembangan, pengelolaan daerah tertinggal dan transmigrasi hingga 2024.

Dalam paparannya dihadapan anggota Komisi V DPR, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tidak hanya berada di Kemendes PDTT tapi juga melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Mulai dari Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementan, KKP, Kemenkes, Kemnaker hingga Kemendikbud.

Menurut Halim, pada 2018 persentase penduduk miskin di daerah tertinggal berjumlah 26,12 persen, diharapkan pada 2024 bisa berkurang hingga 23,5 hingga 24 persen.

Sementara indeks pembangunan manusia di daerah tertinggal sebesar 58,11 persen pada 2018 ditargetkan naik hingga 62,2 sampai 62,7 persen pada 2024.

Untuk jumlah daerah tertinggal pada 2019, kata Halim ada 62 kabupaten. Targetnya pada 2024 tinggal 37 kabupaten.

"Jadi selain fokus mengentaskan 25 kabupaten, kita juga masih memiliki kewajiban melakukan pembinaan kepada 62 daerah selama 3 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Halim awal pekan ini.

Sementara untuk pengembangan wilayah transmigrasi menurut RPJMN 2020-2024, ada 52 kawasan trasmigrasi yang masuk dalam prioritas nasional. Ke-52 kawasan tersebut ada 7 wilayah yang menjadi kawasan transmigrasi berdaya saing, 33 wilayah mandiri, dan 12 wilayah berkembang.

"Target pada 2021 ada 1 kawasan transmigrasi berdya saing, 7 kawasan transmigrasi mandiri dan 25 kawasan transmigrasi berkembang yang telah tercapai," kata Halim.

Halim berharap, pandemi Covid-19 tidak terlalu banyak merubah target dan capaian pembangunan daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi dalam RPJMN 2020-2024 tersebut.