Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) berencana melakukan inventarisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Indonesia. Lembaga-lembaga ekonomi desa itu, juga akan diberi nomor registrasi untuk memudahkan pemantauan.

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, sebelum pandemi Covid-19 terdapat 37 ribu BUMDes yang aktif bertransaksi. Saat memasuki pandemi, hanya ada 10 ribuan BUMDes yang masih aktif. Sisanya, 27 ribu BUMDes akan menjadi fokus Kementerian.

"Ada beberapa pendekatan yang akan dilakukan. Salah satunya replikasi keberhasilan BUMDes di tempat lain, kemudian dimodifikasi dan disesuaikan dengan kearifan lokal," ungkap Abdul Halim dalam sebuah webinar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (9/7/2020).

Upaya tersebut merupakan salah satu langkah kebijakan revitalisasi lantaran selama ini BUMDes kesulitan mengakses perbankan karena bukan badan hukum. "Kita payungi dengan SK Menteri Desa terkait nomor register,” ujarnya.

Kini pihaknya masih melakukan inventarisasi BUMDes yang sudah maju dan menggunakan pola digital. Ia juga akan memanfaatkan program Kampus Merdeka untuk Desa untuk memberikan pendampingan. "Kami harap geliat ekonomi yang dimobilisasi BUMDes akan berdampak," tandasnya.

Langkah Menteri Desa PDTT tersebut disambut baik Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Namun, Pahala mengingatkan agar kebijakan untuk BUMDes tersebut berkelanjutan mengingat penggunaan Dana Desa untuk BUMDes di periode sebelumnya cukup banyak.

Catatan Katadesa.id, secara nasional jumlah BUMDes kini mencapai 50.199 atau 67 persen dari jumlah desa di Indonesia. Angka ini berlipat 50 kali dalam kurun waktu lima tahun sejak 2014. Dari jumlah tersebut, lebih dari dua pertiganya (37.000 BUMDes) tercatat aktif bertransaksi.

Data Kementrian Desa menunjukkan, pada 2018 Bumdes mampu menyerap 1,07 juta tenaga kerja, meraup penjualan hingga senilai Rp 1,16 triliun, dan mengantongi laba bersih Rp 1,21 miliar.

Sejak diluncurkan 2015 hingga 2019, pemerintah telah menggelontorkan anggaran dana desa Rp257,7 triliun. Kementerian Keuangan mencatat realisasi dana desa hingga Mei 2020 mencapai Rp28,87 triliun, atau 40,55 persen dari target. Mulai tahun ini, dana desa disalurkan langsung ke Rekening Kas Desa. (Rommy Roosyana)